Salah satu cara Korea Utara (Korut) untuk menambah pendapatan negaranya di tengah hukuman ekonomi yang terus menghimpit yakni dengan mencuri uang lewat peretasan komputer atau hacking. Negara pimpinan Kim Jong-un ini dikabarkan mempunyai pasukan hacker yang sengaja dilatih untuk menyerang banyak sekali situs dan perusahaan.
Tapi tak banyak orang yang tahu darimana pasukan hacker ini berasal. Dilansir dari Fastcompany.com, Rabu (14/2/2018), pasukan hacker ini ternyata berasal dari wilayah terpencil di Korea Utara yang sebagian besar penduduknya yakni orang miskin.
Penduduk miskin ini sengaja dikumpulkan dan dikirim ke China untuk berlatih. Laporan yang dirilis New York Time mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Pyongyang telah mengirim 1.700 orang hacker bersama dengan 5.000 staf pembantu. Mereka dirumahkan dalam satu pemukiman terpusat dengan terusan internet super kencang sehingga penggunaannya bisa dilakukan secara anonim.
Kerugian yang disebabkan dari pasukan hacker Korut ini cukup masif. Ada beberapa pencurian mata uang digital yang dicurigai dilakukan oleh pasukan tersebut. Termasuk pembobolan mata uang digital di situs cryptocurrency asal Jepang Coincheck senilai US$ 523 juta.
Bukan hanya uang, hacker Korea Utara juga mencuri banyak sekali dokumen militer Korea Selatan. Rhee Cheol-hee, anggota DPR Korea Selatan, yakni orang yang mengungkapkan temuan itu. Dia mengatakan, informasi pencurian data belakang layar oleh peretas atau hacker Korea Utara berasal dari Kementerian Pertahanan Korsel.
Dokumen belakang layar tersebut meliputi rencana kontinjensi perang yang disusun oleh AS dan Korea Selatan. Sejumlah pakar keamanan siber bahkan meyakini kemampuan para peretas Korut sudah mencapai tahap yang 'cukup merusak'.
Para peretas Korut dikabarkan bisa mencuri data lewat aba-aba virus yang sudah ditanamkan di dalam perangkat lunak yang menyediakan layanan bagi sub kontraktor militer Korea Selatan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan bakal segera kehabisan cadangan uang akhir terlalu sering mengadakan uji coba nuklir. Padahal, cadangan uang belakang layar tersebut didapat Kim Jong-un dari dana warisan ayahnya, Kim Jong-il.
Kabar ini didapat Radio Free Asia dari sumber asal China yang kenal bersahabat dengan pemerintahan diktator tersebut. Menurutnya, keikutsertaan Korea Utara dalam olimpiade Musim Dingin yang bakal diselenggarakan di Korea Selatan juga merupakan cara pemerintah Korut untuk menyokong perekonomiannya yang sudah mencekik.
Dilansir dari Radio Free Asia, dana belakang layar diturunkan ke Kim Jong-un sesudah sang ayah meninggal. Kondisi perekonomian yang terus memburuk di Negeri Ginseng Merah tersebut yakni hasil keputusan Kim Jong-un yang terus menerus melaksanakan peluncuran misil dan uji coba nuklir.
Tak hanya itu, pengeluaran Kim Jong-un dalam jumlah besar ibarat pembangunan resor ski di Masikryong pada 2013 dan konstruksi kondominium di Ryomyong juga menciptakan kondisi finansialnya makin memburuk.
Sumber yang ingin dirahasiakan identitasnya itu mengatakan, banyak orang yang takut dana yang tersimpan di Office 39 ini bisa segera habis. Office 39 merupakan organisasi penyedia dana gelap bagi keluarga Kim Jong-un supaya tetap bisa hidup bergelimangan harta.
"Akibat pemborosan yang dilakukan Kim Jong Un, dana yang ditinggalkan sang ayah, sudah semakin menipis," ujar sumber tersebut.
Anggaran yang disediakan organisasi ini berasal dari banyak aktivitas ilegal semisal pemalsuan uang, produksi obat terlarang, dan penipuan asuransi internasional.
Uang yang dihasilkan organisasi ini berkisat antara 500 juta sampai US$ 1 miliar.
"Saya mendengar adanya kekhawatiran kurangnya dana di Kantor No.39. Dan, para pejabat tinggi Korea Utara sudah mengetahui hal ini, jadi ini bukan belakang layar lagi," ujar sang sumber.
Lebih lanjut sumber itu mengatakan, selama masa pemerintahannya Kim Jong-un telah menadakan empat uji coba senjata nuklir dan 20 kali uci coba misil balistik. Sebagian besar dana untuk uji coba itu dikeruk dari dana rahasia.
Perekonomian Korea Utara semakin terpuruk berkat diterapkannya hukuman oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. DK PBB menjatuhkan hukuman dengan melarang seluruh negara di dunia mendapatkan para pekerja asal Korea Utara dan mengharuskan semua pekerja Korea Utara pulang ke negaranya dalam waktu dua tahun.
Langkah terbaru PBB ini memberi pukulan berat bagi keuangan Pyongyang. Rusia yang biasanya menjadi tujuan pekerja aneh Korea Utara akan segera mendeportasi puluhan ribu pekerja asal Pyongyang dari negaranya.